Pict: Official IMM UMP
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) gelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, menolak naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (14/9/2022).
Aksi ini turut di kawal oleh aparat Kepolisian. Robiyatul Maulana, selaku ketua umum DPD IMM Sumsel menyampaikan rasa terimakasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal dari Kampus UMP menuju kantor DPRD Sumsel dengan sukarela. Ia meyakinkan, massa yang turun hari ini memang terlihat sedikit, namun jika hari ini aspirasi belum ditanggapi maka IMM se-Sumsel akan datang besok lebih dari seribu massa yang akan meramaikan kantor DPRD Sumsel.
“Kita hadir di Kantor DPRD yang merupakan rumah kita sendiri rakyat Indonesia tapi dihadang dengan kawat seperti hewan buas”, ujarnya.
Wahyu, anggota IMM turut angkat suara melihat kondisi aparat yang merapatkan barisan. Ia menyatakan bahwasannya Massa datang meminta keadilan supaya BBM turun dan menuntut alokasinya yang dinilai tidak tepat. Kesenjangan dinilai, dimana naiknya BBM ini aman-aman saja bagi masyarakat yang mampu tapi tidak untuk rakyat kecil yang merintih.
“Kami tidak akan pulang sebelum dapat kepastian, dan kami akan tetap menunggu. Sepakat kawan-kawan”, teriaknya di kerumunan demo.
Antisipasi adanya kericuhan yang sebabkan chaos massa, Wawan mewakili Palang Merah Indonesia(PMI) kota Palembang mengungkapkan pihaknya turut hadir di lokasi, jika ada yang pingsan kelelahan ataupun luka bentrok pihak PMI dapat berikan pertolongan pertama.
“Mobil kami sudah siap dengan peralatan kesehatan untuk massa yang nantinya memerlukan bila dibutuhkan ”, ujarnya.
Ketua DPRD Sumsel Hj. R. A. Anita Noeringhati, S. H., M. tampak senang hati keluar menemui para unjuk rasa dan menyapanya, pihaknya langsung meminta berkas tuntutan aksi yang langsung ditandatangani ditempat.
10 pernyataan sikap yang di bawa oleh IMM Se-Sumsel, diantaranya:
1. IMM se-Sumsel mendesak ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Sumsel untuk bersikap dengan tegas melakukan penolakan kenaikan harga BBM bersubsudi dan meminta Presiden mencabut kebijakan kenaikan BBM.
2. Menolak keras kenaikan harga BBM Bersubsidi. 3. Mendesak pemerintah untuk memberantas Mafia Migad.
4. Mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan Presiden RI nomor 191 tahun 2014 tentang penyedian, pendistribusian dan harga jual BBM.
5. Mendesak pemerintah untuk membubarkan lembaga-lembaga negara yang tidak optimal.
6. Menuntut pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional.
7. Menolak pasal-pasal yang bermasalah di Undang-Undang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
8. Mendesak pemerintah untuk mengantisipasi serta mengendalikan harga bahan pokok yang terinplansi akibat kenaikan harga BBM.
9. Mendesak pemerintah Provinsi Sumsel agar memberikan solusi kepada seluruh masyarakat menengah kebawah terkait dampak kenaikan BBM.
10. Mendesak pemerintah Provinsi Sumsel agar segera berbenah dan memberikan solusi segera mungkin untuk memperbaiki perekonomian Provinsi Sumsel, karena mengingat Provinsi Sumsel termasuk sepuluh Provinsi termiskin di Indonesia.
“Lain kali buat dua rangkap berkas seperti ini, untuk kalian satu dan kami satu”, tutup Ketua DPRD Sumsel.
Laporan: Roy
Editor : Nawang Sari
