Fitrah Foto: Reven Ivanka
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatra Selatan (BEM SS) menggelar demonstrasi, bertajuk Seruan Aksi Gerakan Sumsel Melawan, atas kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kamis, 08/09/2022.
Aksi yang dimulai pada pukul Satu siang, bertitik kumpul di Simpang lima Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan(Sumsel), Tak hanya mahasiswa se-Sumsel massa juga berasal dari para buruh, elemen masyarakat, dan Ojek Online (Ojol).
Kenaikan BBM yang begitu cepat sangat berdampak bagi rakyat kecil dan berpengaruh akan terjadinya inflasi serta berkurangnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu dengan aksi ini menolak kenaikan harga BBM.
Fitrah Foto: Reven Ivanka
Hermawan mewakili suara buruh dalam aspirasinya menyatakan segenap mahasiswa serta masyarakat Sumsel yang turun kejalan hari ini mengetahui tatanan negara tercinta sedang tidak baik-baik saja. Naiknya BBM ini sangat menyakiti buruh, mahasiswa, Ojol, ojek Bentor dan segenap masyarakat. Padahal diketahui bersama bahwa ditahun 2022 upah buruh tidak pernah naik.
“BBM boleh saja naik bahkan sampai seratus ribupun tidak masalah asalkan upah buruh dinaikan dulu sampai seratus juta”, tuturnya.
Presiden Mahasiswa (PresMa) Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ade Syawal Diansyah angkat bicara terkait sikap pemerintah yang tiba-tiba menaikkan harga BBM. Ia mengatakan kebijakan yang merugikan masyarakat tentunya tidak bisa diterima, apalagi saat ini negara sedang mengalami perubahan ekonomi Pasca Covid-19. Seharusnya pemerintah lebih fokus memikirkan perbaikan ekonomi saat ini bukan mengambil kebijakan yang membuat masyarakat semakin sengsara.
“Pastinya pemerintah telah menciderai demokrasi karena tindakan represif yang mereka lakukan, hak kebebasan berpendapat sudah diluka hari ini”, ujarnya.
Sebagaimana ungkapan Yiki mahasiswa UNSRI bahwa seharusnya DPRD menjadi tangan, kaki dan penyambung suara rakyat Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan. Demo yang berakhir rusuh antar ujuk rasa dan aparat keamanan sangat mengecewakan, sebab belum mendapatkan keterangan dan tanggapan dari pemerintah.
“Kalau DPRD cuek akan jeritan derita rakyat, lantas rakyat mau mengadu kemana lagi “, tutupnya.
Laporan: Roy
Editor : Nawang Sari
