Aliansi Mahasiswa SUMSEL Sampaikan Aspirasi Tolak Omnibus Law ke DPR RI

Aliansi Mahasiswa SUMSEL Sampaikan Aspirasi Tolak Omnibus Law ke DPR RI
Penyerahan berita acara yang berisi poin tuntutan yang diberikan oleh Aliansi Mahasiwa SUMSEL di Sekretariat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa (27/10/2020).

LPMFITRAH.COM — Aliansi Mahasiwa Sumatera Selatan (SUMSEL) menyampaikan aspirasi tentang pengesahan Omnibus Law yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) beberapa pekan yang lalu.

Sebanyak 40 mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di SUNSEL mendatangi Gedung Nusantara tepatnya di Sekretariat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada tepat disamping Gedung DPR RI, Selasa (27/10/2020).
 
Mereka membawa misi menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan Aliansi Mahasiswa SUMSEL dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung DPRD SUMSEL, beberapa waktu lalu.
 
Dalam tuntutan tersebut, ada beberapa poin-poin yang tertuang dalam berita acara dan ditulis dalam surat resmi yang akan diberikan ke DPR RI.
Adapun isi poin-poin sebagai berikut :
1. Mencabut UU Cipta Kerja sebab bertentangan dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mencabut UU Cipta Kerja, karena dinilai dapat merugikan para buruh dan petani. Serta perumusan UU Cipta Kerja dilaksanakan secara tertutup dan tidak partisipatif.
3. Mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu terkait pencabutan mengenai UU Cipta Kerja.
4. Mosi tidak percaya terhadap DPR.
 
Koordinator Mahasiswa dari Universitas Sriwijaya (UNSRI) Rega Falentri mengatakan, bahwasannya gerakan yang dilakukan mahasiswa SUMSEL beserta Elemen Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Daerah adalah Murni untuk Rakyat Indonesia Khususnya SUMSEL.
 
“Saya memohon bantuan bapak-bapak dan kawan-kawan untuk terus mengawal penggerakan ini,” harapnya.
 
Anggota DPR RI Dapil SUMSEL H. Mustafa Kamal, S.S. mengatakan, bahwasannya kita juga masih bisa mengharapkan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Presiden kita yaitu Pengeluaran Perppu untuk Pembatalan UU Omnibus Law.
 
“Kita harus terus bergerak mengenai masalah ini, tentu saja Partai PKS akan selalu di depan mengawal pergerakan ini,” tutupnya.
 

 
Reporter : Muhammad Pebriansyah
Editor : Tria Millenia