lpmfitrah.com –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan menyatakan sikap bahwa akan bertanggungjawab atas tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan, Kamis (12/01)
Melalui Aksi Bela Rakyat yang digelar di kantor DPRD Provinsi Sumsel, Mahasiswa menuntut beberapa hal kepada Pemerintah Pusat diantaranya, menggugat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Mahasiswa juga menolak atas dibentuknya Undang-undang No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Yangman didalamnya berisi kan kenaikan biaya pada kendaraan bermotor hingga 2-3 kali lipat dari harga sebelumnya.
“Disini kami atas nama mahasiswa sumatera selatan meminta dan menggugat pemerintah agar memenuhi apa yang menjadi tuntutan kami,” ujar Rahmat Fahrizal selaku koordinator aksi
Setelah beberapa saat berorasi, akhirnya beberapa perwakilan mahasiswa difasilitasi untuk melakukan Audiensi dengan pihak DPRD Di dalam ruangan. Dalam Audiensi yang berlangsung sekitar 1 jam, Ketua DPRD sumsel H. M. Giri Ramanda N. Kiemas SE. MM, menemui massa yang menunggu diluar gedung dan menyatakan sepakat atas tuntutan dan adanya aksi pada hari ini.
Selain itu beliau telah membuat surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR0) RI dan telah menandatangini nota kesepahaman sebagai komitmen apa yang menjadi aspirasi masyarakat sumsel yan disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan.
DPRD sumsel juga mendukung untuk membatalkan kenaikan tarif dasar listrik serta penolakan PP 60 Tahun 2016 tentang Kenikan tarif Pajak. “Kami sebagai anggota dewan bertanggung jawab atas aspirasi yang telah disampaikan adik-adik pada hari ini ,” tegas Giri Ramada
Setelah mendengarkan pernyataan sikap dari Ketua DPRD Povinsi Sumsel mahasiswa diminta untuk membubarkam diri dengan tertib. Selain itu Ketua DPRD Sumsel telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk mengadakan rapat bersama mahasiswa di kantor DRPD sumsel pada Rabu (18/02). Selajutnya Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan diminta untuk membuat kajian khusus agar menjadi argumentas kepada pemerintah pusat terhadap apa yang menjadi tuntutan hari ini.
Penulis : Rika Oktarian, Cindy Wulandari
Editor : wmc002
